Bachelor of Arts dalam Kebijakan Publik

Jurusan Kebijakan Publik menarik landasan teoretisnya dari berbagai disiplin ilmu termasuk pemerintah, ekonomi, dan sosiologi. Jurusan dilatih baik dalam etika pembuatan kebijakan publik maupun dalam beragam metodologi yang digunakan di lapangan. Karena kebijakan publik adalah bidang terapan, jurusan mengambil berbagai kursus di berbagai bidang seperti studi lingkungan, studi ras dan etnis, studi perempuan dan gender, pemerintahan, ekonomi, dan sosiologi. Siswa mengembangkan konsentrasi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian substansial dalam bidang analisis kebijakan publik.

Mayor

Sarjana Seni

Jurusan Kebijakan Publik mengambil landasan teoretisnya dari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Jurusan dilatih baik dalam etika pembuatan kebijakan publik maupun dalam beragam metodologi yang digunakan di lapangan. Karena kebijakan publik adalah bidang terapan, jurusan mengambil berbagai kursus terapan di berbagai bidang seperti studi lingkungan, studi ras dan etnis, studi perempuan, gender, dan seksualitas, ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Siswa mengembangkan konsentrasi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian substansial dalam bidang analisis kebijakan publik. Minimal 44 kredit diperlukan untuk menyelesaikan jurusan.

Kursus Inti dalam Analisis Kebijakan Publik

• PLCY 100 Pengantar Analisis Kebijakan Publik

Landasan Analisis Kebijakan Publik

• ECON 100 Ekonomi Masyarakat atau ECON 101 Prinsip Ekonomi

dan

• POLI 111 Pengantar Politik Amerika

Etika (Minimal: 1 Mata Kuliah)

• PHIL 110 Masalah Moral Kontemporer
• PHIL 221 Teori Etika
• PHIL 320 Etika dan Hukum
• REL 120 Agama dan Etika
• REL 122 Etika Lingkungan
• Etika Bisnis Terapan BUS 434

Metode (Minimal: 1 Kursus)

• POLI 202 Analisis Statistik dan Pemetaan Data IPS
• ECON 400 Pengantar Ekonometrika
• EVST 110 Pengantar Analisis Spasial dan GIS atau SPA 110 Pengantar Analisis Spasial dan GIS
• EVST 399 Metode Penelitian untuk Ilmuwan Lingkungan
• POLI 200 Kajian Politik
• MATEMATIKA 111 Statistik Dasar dan Probabilitas dengan Aplikasi
• Metode Statistik PSYC 250
• Metode Penelitian SOAN 300 dalam Ilmu Sosial
• Metode Penelitian Feminis WGS 330

Konsentrasi Kebijakan Publik

(Minimal: 4-5 kursus)

Jurusan harus mengembangkan konsentrasi kebijakan publik dengan berkonsultasi dengan penasihat. Konsentrasi harus mencerminkan kedalaman substansial dalam satu bidang analisis kebijakan publik. Konsentrasi harus terdiri dari minimal tiga kursus dengan setidaknya dua kursus berada di level 200 atau lebih tinggi.

Kontrak program harus diselesaikan dengan merinci kursus khusus yang diperlukan untuk penyelesaian konsentrasi kebijakan publik. Kontrak program harus ditandatangani oleh mahasiswa dan Direktur Program. Kontrak akan disimpan dalam arsip di Kantor Program dan di Kantor Panitera. Semua konsentrasi kebijakan publik harus disetujui oleh Direktur.

Sampel konsentrasi yang disetujui sebelumnya dapat ditemukan di Kantor Program. Konsentrasi yang disetujui telah dikembangkan di bidang-bidang berikut:

• Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan
• Kebijakan lingkungan
• Kebijakan ekonomi
• Ilmu Politik dan Kebijakan Publik
• Keuangan publik
• Kebijakan Imigrasi dan Hak Sipil
• Hukum dan Kebijakan Publik
• Kebijakan Keamanan Nasional
• Kebijakan Perempuan, Gender dan Seksualitas
• Metode dalam Kebijakan Publik

Siswa didorong untuk mengembangkan dan mengusulkan konsentrasi lain juga.

Persyaratan Magang

• PLCY 381 Magang Kebijakan Publik

Untuk memenuhi persyaratan utama, magang Kebijakan Publik harus memiliki University of Redlands dan disetujui oleh Direktur.

Pilihan: Studi Terarah (2-4)

• PLCY 170, PLCY 270, PLCY 370, PLCY 470

Pilihan: Magang (0-4)

• PLCY 180, PLCY 280, PLCY 380, PLCY 480

Opsi Persyaratan Pengalaman Capstone

jurusan tunggal

Jurusan Kebijakan Publik yang tidak mengambil jurusan di bidang lain (yaitu jurusan tunggal) dapat:

a) menyelesaikan PLCY 495 – Capstone Kebijakan Publik, POLI 456 – Kebijakan Pendidikan, atau POLI 457 – Kebijakan Perawatan Kesehatan

ATAU

b) menyelesaikan batu penjuru di bidang studi substantif utama mereka (misalnya POLI 495, ECON 465, EVST 475, REST 402, WGS 459, atau batu penjuru lain yang disetujui oleh Direktur)

Jurusan ganda

Jurusan Kebijakan Publik yang juga mengambil jurusan di bidang lain (yaitu jurusan ganda) dapat:

a) menyelesaikan dua pengalaman batu penjuru yang terpisah; satu di Kebijakan Publik (PLCY 495, POLI 456, atau POLI 457), dan satu di jurusan kedua (misalnya POLI 495, ECON 465, EVST 475, REST 402, WGS 459, atau pengalaman batu penjuru lain yang disetujui oleh Direktur)

ATAU

b) menulis share capstone yang mengintegrasikan hasil belajar siswa pada kedua jurusan tersebut.

Terlepas dari opsi mana yang dipilih, batu penjuru harus fokus pada masalah kebijakan publik dan menangani semua hasil pembelajaran utama Kebijakan Publik yang dijelaskan dalam bab ini.

Minor

Penyelesaian minor dalam Kebijakan Publik membutuhkan minimal 24 kredit dalam kursus terkait kebijakan berikut:

Kursus Inti dalam Analisis Kebijakan Publik-- 1 kursus

• POLI 100 Pengantar Analisis Kebijakan Publik

Dasar-dasar Analisis Kebijakan Publik-- 2 mata kuliah

• ECON 100 Ekonomi dan Masyarakat atau ECON 101 Prinsip Ekonomi Mikro

dan

• POLI 111 Pengantar Politik Amerika

Metode-- 1 Kursus

• POLI 202 Analisis Statistik dan Pemetaan Data IPS
• ECON 400 Pengantar Ekonometrika
• EVST 110 Pengantar Analisis Spasial dan GIS
• POLI 200 Kajian Politik
• MATEMATIKA 111 Statistik Dasar dan Probabilitas dengan Aplikasi
• Metode Statistik PSYC 250
• Metode Penelitian SOAN 300 dalam Ilmu Sosial
• Metode Penelitian Feminis WGS 330

Kebijakan Publik Terapan-- Diperlukan 2 Kursus

Dua kursus Kebijakan Publik yang disetujui

Informasi Departemen Kebijakan Publik Tambahan

Penempatan Tingkat Lanjut

Siswa yang menerima skor empat atau lebih pada ujian Advanced Placement American Government akan diberikan kredit untuk POLI 111. Siswa yang menerima skor empat atau lebih tinggi dalam ujian makroekonomi dan mikroekonomi menerima 4 kredit untuk ECON 101 Principles of Economics.

Kehormatan Departemen

Siswa dapat mendaftar untuk gelar kehormatan departemen pada musim gugur tahun senior mereka. Siswa harus memiliki IPK minimal 3,5 di jurusan untuk mendaftar. Untuk berhasil menyelesaikan persyaratan kehormatan, siswa harus berhasil mempertahankan Tesis Kehormatan dalam Kebijakan Publik. Komite pertahanan harus terdiri dari setidaknya dua anggota fakultas, salah satunya akan menjadi anggota penasihat dalam program Kebijakan Publik.

Hasil Belajar Program

1. Mendemonstrasikan penguasaan pengetahuan tentang isu dan pendekatan kebijakan publik dengan meringkas dan mengevaluasi literatur yang ada di lapangan;
2. Menerapkan berbagai teori, konsep, dan pendekatan yang relevan yang diambil dari ilmu sosial, humaniora, ilmu alam, dan etika untuk analisis kritis masalah kebijakan publik;
3. Mendemonstrasikan pengetahuan tentang kelayakan pemecahan masalah sosial yang kompleks dalam konteks institusi dan proses politik dan ekonomi yang ada;
4. Menggunakan metode kuantitatif dan/atau kualitatif yang tepat untuk menganalisis masalah kebijakan publik secara sistematis; dan,
5. Mengkomunikasikan pengetahuan secara efektif melalui bentuk verbal dan tertulis.

Persyaratan Pendidikan Umum

Pendidikan Umum adalah deskripsi luas dari kurikulum yang mewujudkan komitmen kami terhadap pendidikan seni liberal di University of Redlands . Pendidikan umum kami menyampaikan berbagai bidang studi, cara berpikir, dan praktik beasiswa dan kreativitas yang memungkinkan siswa lulus sebagai pemikir kritis yang mampu secara inovatif dan kolaboratif beradaptasi dengan tantangan yang menghadang di masa depan.

Pendidikan umum kami terdiri dari kurikulum Liberal Arts Inquiry (LAI) atau Liberal Arts Foundation (LAF).

• Memasuki siswa tahun pertama dan siswa pindahan yang tiba dengan kurang dari 32 sks pada Musim Gugur 2018 akan mengikuti kurikulum LAI.
• Semua siswa pindahan dan kembali dengan 32 kredit atau lebih (yaitu, mahasiswa tahun kedua, junior, dan senior) pada Musim Gugur 2018 akan mengikuti kurikulum LAF.